Anies Baswedan: Bank Indonesia dukung program DP nol persen, kita akan bentuk tim

BERITALIVE – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan membahas bahwa program untuk rumah DP (down payment) nol persen dengan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo. Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia memberikan usulan skema skema untuk mendukung pengadaan program tersebut.

“Terkait program DP nol persen, Bank Indonesia memberikan skema skema untuk bisa kita diskusikan yang lebih jauh,” ujar Anies saat ditemui di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (5/1).

Anies mengatakan, pemprov DKI dan Bank Indonesia akan membentuk tim bersama untuk menyusun detail pengelolaannya. Ke depan, Pemprov juga akan melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat yang memiliki relevansi dengan program tersebut.

“Pada intinya BI memberikan dukungan untuk membuat tim bersama, untuk menyusun detail pengelolaannya bekerja sama dengan pemerintah pusat instansi lain yang memiliki relevansi. Terutamanya dengan Kementerian PUPR dan Kemenkeu,” jelasnya.

Mantan Menteri Pendidikan tersebut berharap, dengan sinergi yang dilakukan program DP nol persen yang dijanjikan ketika kampanye lalu dapat terlaksana dengan baik. “Harapannya program DP nol persen akan bisa terlaksana lebih efisien, tepat dan sesuai pengaturan,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan penjelasan terkait program-program unggulan yang banyak dipertanyakan oleh fraksi-fraksi di DPRD. Terkait dengan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau melalui program DP 0 Rupiah, ia menjelaskan program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepemilikan perumahan bagi masyarakat.

Lanjutnya, DP nol Rupiah ini difokuskan untuk penduduk yang belum memiliki rumah, serta memenuhi kriteria kepemilikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Anies menjelaskan DP nol Rupiah ini dilandasi pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang Loan to Value (LTV) atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor.

Untuk skema penyediaannya rumahnya antara lain dengan membangun rusun baru melalui dana APBD dengan lahan milik Pemprov. Atau melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian akan melibatkan BUMD atau BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan. Secara rata-rata 70 persen diperuntukkan bagi komersil dan 30 persen diperuntukkan bagi MBR.

 JM

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *