Demokrat Dukung Pansus Untuk Kasus Jiwasraya

BERITA LIVE– Bandung– Fraksi Partai Demokrat di DPR lebih memilih kasus Jiwasraya dibahas di pansus dibanding panja. Anggota Komisi XI DPR-RI dari F-Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai pansus lebih menjamin proses penegakan hukum di kasus itu.

“Pembentukan Pansus DPR menjamin proses penegakan hukum dan politik dapat berjalan baik, transparan dan akuntabel serta dapat menjangkau orang- orang besar yang tidak tersentuh (untouchable) yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Pansus lebih kuat prosesnya ketimbang Panja karena dapat melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait dan dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama,” kata Didi dalam keterangannya, Minggu (19/1/2020).

Didi mengatakan pembentukan pansus diperlukan karena kasus Jiwasraya berpotensi memiliki kerugian negara hingga belasan triliun. Apalagi, kata dia, kasus itu diduga melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan pemerintah.

“Pembentukan Pansus DPR untuk kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya diperlukan karena kasus ini berskala besar dan berpotensi terjadi kerugian negara yang besar mencapai 13,7 triliun; diduga terjadinya penipuan (fraud) teroragnisir; dan apalagi diduga melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan,” ujarnya.

Dia pun meminta semua pihak untuk tak takut dengan pembentukan Pansus Jiwasraya. Didi mengatakan pembentukan pansus tak lebih dari tugas dan kewajiban DPR untuk menegakkan kebenaran.

“DPR adalah lembaga politik yang dibayar oleh uang rakyat dan diberi tugas dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara/rakyat yang berdampak sistemik dan kemudian ikut mencari solusinya bersama Pemerintah. Oleh karena itu siapapun yang ingin menegakkan kebenaran termasuk pemerintah tidak perlu takut dengan pembentukan Pansus Jiwasraya,” tutur Didi.

Wasekjen PD itu juga berharap seluruh fraksi pun sepakat dengan pembentukan pansus tersebut. Sebab, kata Didi, proses dan kerja pansus akan berjalan dengan baik jika seluruh fraksi bekerja sama.

“Pembentukan Pansus DPR tentunya akan melibatkan beberapa fraksi (lintas fraksi) karena tanggung jawab keuangan negara dan BUMN serta auditnya melibatkan Komisi VI dan Komisi XI mungkin juga Komisi III. Dengan bekerja sama maka proses dan kerja Pansus Jiwasraya akan dijamin berjalan baik, transparan, dan akuntabel sebagaimana dikehendaki oleh publik,” pungkas dia.
(th)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *