Direksi BUMN Akan Segera Dirombak, Jokowi Minta Agar Tak Ada Kebijakan Strategis

BERITA LIVE–  Jakarta – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan semua pejabat kabinet kerja harus mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mengambil kebijakan strategis.

Hal ini menyusul adanya jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) lima BUMN yang berlangsung sejak 28 Agustus hingga 2 September 2019.

“Ya itu perintah. Apa yang disampaikan dalam sidang kabinet kan perintah. Harus diikuti, mestinya kan begitu,” kata Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Berdasarkan data keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), agenda RUPSLB lima perusahaan BUMN itu mengenai evaluasi kinerja semester I-2019 dan perubahan susunan pengurus.

Moeldoko pernah bilang, Jokowi melarang para pejabat kabinet kerja untuk tidak mengambil keputusan strategis hingga Oktober 2019.

Oleh karenanya, Mantan Panglima TNI ini menganggap bahwa seharusnya seluruh pejabat kabinet kerja mematuhi instruksi kepala negara.

“Itu kan moral obligation bagi pejabat negara begitu,” ungkap dia.

Dapat diketahui, lima BUMN itu yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN.

Sehari berikutnya giliran PGAS yang menggelar RUPSLB pada 30 September di Four Seasons Hotel, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI.

Terakhir, ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi yang belum ditentukan.
(th)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *