MA Cabut Pergub Larangan Motor, Dishub Kaji Tingkat Kecelakaan

BERITALIVE – Wakil Kepala Dinas Perhubungan ( DisHub) dan Transportasi (Dishubtrans) Jakarta Sigit Wijatmoko mengungkapkan bahwa putusan MA yang akan di perintahkan bahwa pembatalan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 mengenai Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor itu harus dikaji dari berbagai aspek. Salah satunya pada tingkat kecelakaan sepeda motor.

Oleh sebab itu, ia belum bisa memberikan bahwa kepastian kapan aturan tersebut pada pembatasan sepeda motor di Jalan Medan Merdeka Barat hingga Thamrin dapat segera dicabut.

Kita sudah bicarakan ada banyak faktor. Dari Faktor desain jalan itu sendiri. Dulu kan ada jalur cepat dan jalur lambat. Jalur cepat untuk roda 4. Jalur lambat untuk roda dua. Sekarang juga di ruas jalan sudah tidak ada lagi pemisahan lajur tersebut. Kedua, kita evaluasi perilaku pengendara kendaraan bermotor. Bahwa kecelakaan pada pengendara motor roda dua sekarang lebih banyak,” ungkapnya saat dihubungi, Senin (8/1/2018).

Ia juga akan menyampaikan bahwa kebijakan yang akan diambil ini berhubung terkait dengan keputusan MA bahwa harus dikaji oleh biro hukum dan pada Dirlantas Polda Metro Jaya. Karena itu lah, kata dia, Dishubtrans jgua belum bisa memberikan banyak komentar seperti apa respon Pemprov terkait putusan tersebut.

Dari biro hukum yang akan mengundang dalam rapat Dishub, Dirlantas Polda Metro Jaya. Jgua Menyikapi putusan MA. Kita akan tunggu hasil rapat seperti apa dan bagaimana. Hari rabu,” ujar Sigit. Dia menambahkan, “kami juga akan sedikit membahas itu bahwa dari substansi kebijakan. Dishub, Dirlantas. Saat ini jgua sudah Mempelajari poin putusan MA.”

Setelah ada pembahasan tersebut dilakukan, kata Sigit, barulah poin-poin yang penting dari putusan MA tersebut juga akan dibahas bersama Gubernur dalam Rapat Pimpinan di Balai Kota. Dari sanalah pada nantinya Gubernur akan mengambil keputusan apakah akan mencabut Pergub 195/2014 dan jgua membiarkan kendaraan roda dua melintas seperti yang sebelumnya atau tetap memberlakukan pembatasan dengan di berikan beberapa perubahan dan aturan.

Informasi dari biro hukum ini juga akan kita sampaikan bahwa data-data, maksud dan tujuan. Sebetulnya dengan akan membahas mengenai pencabutan ini tidak akan menetupkan peluang Pemprov menerbitkan Pergub baru,” ujarnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Peraturan Pergub Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor melalui surat bernomor 57P/HUM/2017.

JM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *