Pakar Hukum MInta KPK Untuk Cari Aktor Intelektual Kasus Suap DPRD Sumut

BERITALIVE – Hingga saat ini aktor intelektual di balik kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, masih misterius.

Publik belum mengetahui, siapa yang menjadi fasilitator penyedia uang dan yang mengumpulkan uang untuk dana suap, belum jelas dan siapa yang jadi tersangka belum diketahui sama sekali.

Pakar Hukum Nuriono mengatakan dalam setiap penyidikan tindak pidana bisa jadi tidak sempurna. Karena akan ada kelompok-kelompok yang menjadi target utama untuk disidik. Kemudian ada bagian kelompok lain, yang bisa sebagai kelompok yang diharapkan bisa memberi kepastian dari proses tindak pidana.

“Kita sayangkan, aktor intelektual ini mungkin KPK sudah tahu. Tapi kenapa tidak diberitakan status. Ini kan mereka juga jantungan,” kata Nuriono, Jumat (13/7/2018).

“Seharusnya kan kita bisa tahu Gatot dapat sumber uang darimana. Siapa yang mengumpulkan uangnya dan fasilitator. Kenapa mereka tidak dihukum dan hanya dijadikan saksi,” sambungnya.

Lanjut, Nuriono menuturkan seharusnya yang mengumpulkan uang ini tahu dari awal uang ini untuk kemana. Sehingga mereka bisa melaporkan dan tidak terjadi penyuapan itu. Karena bisa jadi mereka turut serta, orang yang membantu melakukan.

“Mereka bisa dijerat Pasal 55 KUHPidana orang yang membantu melakukan kejahatan. Seharusnya kena tapi buktinya kan tidak,” ucapnya.

“Apakah dalam proses penyelidikan ini ada perjanjian. Bisa jadi yang memberikan informasi tidak dijadikan tersangka. Karena kalau tidak ada kesaksian, tentu peristiwa ini tidak akan terungkap,” sebutnya.

Nuriono menuturkan bahwa dugaan awal apakah mereka bisa dijadikan tersangka, atau saksi yang membongkar semua kasus kegiatan suap menyuap dan tata caranya. Bisa jadi semua sudah ada perjanjian antara whistleblower dan KPK.

“Tapi kita tetap yakin sama KPK dan semua tata cara pengungkapan kasus. Karena sebagai lembaga super body mereka juga harus mempunyai pertanggungjawaban terkait dengan kasus ini,” harap Nuriono.

“Jangan sampai muncul pandangan ini ada kebutuhan politik dibelakangnya. Jadi bentuk pertanggungjawaban harus dilaporkan apakah dalam bentuk lisan dan lainnya. Agar tidak muncul kesan dan pandangan ini sebuah tindakan yang subjektif,” jelas Nuriono.

Hingga saat ini, KPK telah menahan sembilan dari 38 tersangka baru kasus suap DPRD Sumut.

Mereka adalah Fadly Nurzal, Rijal Sirait, Roslynda Marpaung, Rinawati Sianturi, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Mustofawiyah dan Tiaisah.(rt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *