Wapres JK: Indonesia setiap saat bisa komunikasi dengan pemerintah Myanmar


BERITALIVE
–¬†
Pemerintah Indonesia siap menjadi mediator yang menjembatani negara-negara Islam untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. Negara-negara yang tergabung dalam OKI mengajak Indonesia bekerja sama untuk membantu menyelesaikan kasus di Rohingya.

“Saya katakan nanti bisa kita bicarakan programnya dengan Sekjen OKI,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla usai Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) pertama tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di The Palace of Independence di Astana, Kazakhstan, seperti dilansir Antara, Minggu (10/9).

Wapres menjelaskan, sebenarnya Indonesia sudah melakukan apa yang negara lain tidak bisa lakukan terkait krisis yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar. Sebab, negara lain tidak bisa masuk Myanmar. Sedangkan perwakilan pemerintah Indonesia yakni Menlu Retno Marsudi bisa bertemu dengan pemerintah dan militer Myanmar.

“Indonesia yang setiap saat bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar,” kata Wapres.

Sebelumnya, dalam pembukaan KTT OKI tentang Iptek Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev selaku ketua penyelenggara juga turut menyinggung tentang krisis di Myanmar.

“Kita peduli pada Myanmar, kami juga akan membuka dialog untuk membahas masalah ini di forum PBB,” kata Presiden Nazarbayev.

Juga akan membawa penyelesaian krisis tersebut ke Komisi HAM PBB untuk mencari kebenaran dan melakukan investigasi independen terhadap kekerasan dan hukum HAM internasional.

Selain itu juga mengharapkan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan akar masalah dari krisis tersebut termasuk masalah kewarganegaraan dan hak-hak warga Rohingya.

KTT OKI tersebut juga menghasilkan kesimpulan bahwa penting bagi Pemerintah Myanmar untuk menangani masalah pengungsi untuk memulangkan kembali ke kampung halaman mereka di Rakhine secara aman, terlindungi dan bermartabat.

OKI juga mendesak negara-negara anggota dan organisasi internasional untuk memperjuangkan pemulangan pengungsi ke PBB.

Pertemuan dihadiri sejumlah kepala negara, diantaranya, Presiden Iran Hassan Rouhani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Bangladesh Abdul Hamid, Presiden Guinea Alpha Conde dan Presiden Republik Islam Pakistan Mamnoon Hussain.

Selain itu Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz juga meminta agar komunitas internasional untuk melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Myanmar untuk melindungi minoritas muslim di teritorial tersebut. (hn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *