Yusril Yang Kembali Ungkit Draf Aliansi, Namun Dari PKS Menyebut Bagus Jika Ingin Dibahas Kembali

BERITA LIVE– Jakarta – PKS mengaku belum pernah mendengar soal draf aliansi dari ulama yang diklaim Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra tak pernah direspons Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Namun, PKS menyambut positif jika draf itu mau dibahas lagi.

“Kami tidak tahu soal draf aliansi yang dimaksud Pak Yusril. Karena sejauh yang saya tahu dan selama proses komunikasi yang lakukan baik dengan Pak Prabowo maupun dengan Habib Rizieq, belum pernah disebut soal draf aliansi itu,” kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin kepada wartawan, Kamis (8/11/2018).

Andai draf aliansi itu benar dibahas bersama ulama, Suhud mengatakan belum pernah ada yang menyampaikan hal tersebut. Ia menyinggung nama Habib Rizieq Syihab dan juru bicara FPI Munarman yang disebut ikut dalam pembuatan draf aliansi.

“Pak Munarman itu juga kan terlibat di GNPF Ulama. Jika itu ada pasti disampaikan di forum Ijtimak Ulama yang lalu,” tuturnya.

Namun, Suhud mengatakan Presiden PKS Sohibul Iman pernah memunyai gagasan soal ‘aliansi’. Karena itu, lanjut dia, pihaknya terbuka jika draf aliansi itu mau kembali dibahas.

“Soal pembentukan ‘aliansi’, Presiden PKS Pak Sohibul Iman secara pribadi pernah juga mengusulkan ke Pak Prabowo. Bagaimana partai-partai bekerja sama untuk kepentingan bangsa tanpa mengganggu kepentingan dan jatidiri partai,” ucapnya.

“Sebetulnya bagus-bagus saja jika draf aliansi itu mau dibahas kembali,” sambung Suhud.

Yusril menyebut koalisi yang dibangun kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak jelas formatnya. Dia lalu bicara soal ‘draf aliansi’ dari ulama yang tak direspons Prabowo.

Yusril mengungkit ‘draf aliansi’ itu guna menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman yang mempertanyakan pernyataannya soal pemilu di Indonesia dan di Malaysia. Menurutnya, wajar saja dirinya berbicara tentang koalisi Prabowo dan membandingkannya dengan pemilu di Malaysia.

“Tidak pernah saya menyamakannya, tetapi dalam hal membentuk ‘koalisi’ (yang sebenarnya tidak ada dalam sistem presidensial) perbandingan dengan Malaysia itu akan banyak membantu dalam menyusun ‘koalisi’ dalam pemilu serentak di Indonesia,” kata Yusril.
(th)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *